format laporan harian

format laporan harian.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

USER ID VERIFIKASI NUPTK

Asslam.. Maaf sebelumnya. Kami dari SMKN 1 Buay Madang mohon segera di terbitkan User Id Nuptk. Trimaksh

Aside | Posted on by | Leave a comment

Aktivasi pembuatan NUPTK

maaf pak, saya masih kesulitan untuk aktivasi pembuatan NUPTK. mohon petunjuknya?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

nuptk

nuptk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

User ID SMPN 2 MADANG SUKU III

Mohon dipercepat untuk User id pengelola nuptk online diterbitkan untuk SMPN 2 Madang Suku III

Posted in Uncategorized | Leave a comment

format laporan harian

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Operator Pengolah Data Dapodik Sekolah Harus Dapat Honor

Image

JAKARTA – Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) meminta pemerintah memberikan uang insentif bagi tenaga pengelola dan validasi data guru yang akan menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).

“Pemerintah dan pemerintah daerah diminta segera menganggarkan biaya oprasional pengelola dan validasi tunjangan profesi guru,” kata Sekjen FGII, Iwan Hermawan kepada JPNN, Sabtu (9/3) petang.

Dia menyebutkan, berdasarkan temuan Ombudsman RI, keterlambatan penyaluran TPP guru disebabkan lambatnya penyerahan validasi data dari daerah ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Hasil investigasi ombudsman ditemukan bahwa para petugas pengelola dan validasi TPP guru tidak diberi insentif khusus karena tidak ada anggaran biaya oprasional,” ujar Iwan.

Padahal, lanjut Iwana, kebanyakan pegawai/honorer yang mengelola serta melakukan validasi data TPP ada yang sampai sampai kerja 24 jam. Hal itu disebabkan pengelola dikejar waktu dan harus segera mengirim data guru ke pusat.

“Mungkin karena faktor inilah yang menyebabkan tidak utuhnya pembayaran tunjungan profesi guru, karena kelambatan proses pengelolaan dan validasi data dari daerah ke pusat juga lama,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ombudsman RI, Azlaini Agus mengungkapkan, investigasi yang mereka lakukan menemukan pengelolaan dan validasi data guru penerima TPP di daerah, bukan menjadi pekerjaan wajib pegawai dinas pendidikan.

“Temuan kita di daerah, pengelolaan data TPP ini mereka lakukan setelah jam kerja. Banyak yang sampai tengah malam. Itu karena pengelolaan TPP memang bukan tugas pokok pegawai di daerah,” jelasnya.

Sumber berita : JPNN.COM

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment